Understanding cybercrime:

Phenomena, challenges and

legal response

BAB 4 Strategi anti – cybercrime

Jumlah kejahatan yang terjadi didunia maya semakin meningkat, jadi melawan kejahatan cyber sangat penting dari suatu penegakkan hukum diseluruh dunia. Cybercrime merupakan tantangan bagi penegak hukum di negara-negara yang perkembangan teknologi nya pesat. Maka dari itu perlu diciptakan strategi anti – cybercrime Undang-undang cybercrime sebagai bagian integral dari strategi cybersecurity. Salah satu cara untuk mencegah banyak korban cybercrime adalah pengembangan sistem perlindungan teknis yang dapat membantu mengurangi cybercrime. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah cybercrime sebagai berikut :

-Implementasi strategi yang ada

-Perbedaan regional

-Relevansi isu cybercrime dalam pilar cybersecurity

Kebijakan cybercrime sebagai titik awal

Mengembangkan undang-undang cybercrime harus dengan kebijakan yang sesuai agar selaras. Peran kebijakan untuk menentukan respon masyarakat pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Mengembangkan kebijakan akan membuat pemerintah secara komprehensif menentukan respon pemerintah untuk masalah cybercrime. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan :

-Tanggung jawab dalam pemerintahan

-Mendefinisikan komponen yang berbeda

-penentuan stakeholder

-Identifikasi tolok ukur

-Mendefinisikan topik utama untuk undang-undang

-Mendefinisikan kerangka hukum yang memerlukan amandemen dan

perubahan

-Relevansi pencegahan kejahatan

Peran regulator dalam memerangi cybercrime

Dalam mengatasi cybercrime sudah dibuatkan undang-undang dengan strategi anti cybercrime. Tetapi semua harus mempunyai peran  dalam memerangi cybercrime. Antara lain sebagai berikut :

-dari peraturan telekomunikasi peraturan ICT

-Model perpanjangan tanggung jawab regulator

-Contoh untuk keterlibatan regulator dalam pertempuran cybercrime

Langkah-langkah hukum

-Hukum pidana substantif

-Hukum acara pidana

-bukti elektronik

-Kerjasama internasional

-Kewajiban dari penyedia layanan

Langkah-langkah teknis dan prosedural

Dalam memerangi cybercrime, harus mempunyai sistem perlindungan teknis. Untuk meningkatkan perlindungan teknis dengan menerapkan standar keamanan yang tepat. Seperti logistik, fokus perlindunganpada infrastruktur inti. Penyedia layanan internet sangat pentinguntuk perlindungan teknis dari seluruh jaringan.  Langkah-langkahteknis sebagai berikut :

-Struktur organisasi

-Peningkatan kapasitas dan pendidikan pengguna

-Kerjasama internasional

BAB 5 Overview of activities of regional and international organitations

Pendekatan Internasional

Sejumlah organisasi internasional bekerja terus-menerus untuk menganalisis perkembangan terbaru dalam cybercrime dan telah menyiapkan kelompok kerja untuk mengembangkan strategi untuk melawan kejahatan ini .

-Kelompok G8

Kepala G8 kemudian disahkan prinsip-prinsip ini , yang meliputi :

*Jangan sampai ada tempat berlindung yang aman bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi .

*Investigasi dan penuntutan kejahatan teknologi tinggi  internasional harus dikoordinasikan di antara semua negara yang bersangkutan , terlepas dari mana bahaya telah terjadi .

*Personil Hukum - penegakan harus dilatih dan dilengkapi untuk menangani kejahatan teknologi tinggi .

-PBB dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan

-International Telecommunication Union

Pendekatan regional

Selain Organisasi internasional yang aktif secara global, organisasi yang fokus daerah tertentu memiliki bergerak maju padakegiatan yang berhubungan dengan isu-isu terkait untuk cybercrime. Organisasi yang ikut dalam pendekatan regional :

- Council of Europe1065

- European Union1150

- Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Development1223

- Asia- Pacific Economic Cooperation1234

- the Commonwealth

- African Union

- Arab League and Gulf Cooperation Council1294

- Organisasi Amerika States1303

- Caribbean

- Pacific

Pendekatan ilmiah dan independen

- Stanford Draft International Convention

- Global Protocol on Cybersecurity and Cybercrime

Hubungan antara pendekatan legislatif regional dan internasional

Kerangka kerja yang mendekati komprehensif, karena dapat menutupihukum pidana substansif, hukum internasional kerja sama. Hubunganini fokus pada daerah yang belum ditangani masalah cybercrime.

Hubungan antara pendekatan legislatif internasional dan nasional

Investigasi memerlukan sarana kerjasama dan tergantung pada keselarasan hukum. Kerjasama yang efektif akan menghasilkan hasil yang bagus. Untuk menyelaraskan semuanya, semua negara terlibat dalam penyelidikan internasional.

Referensi :

Understanding cybercrime: Phenomena, challenges and legal response. September 2012. Telecommunication Development Sector